Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah hukum khususnya disebabkan oleh pelanggaran ketentuan yang ada di dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sampai saat ini realitanya belum ada kepastian hukum, karena belum ada putusan ingkrah baik dari kasus yang telah sampai tahap P21 atau kasus yang telah di SP3-kan tersebut, sehingga hal ini menunjukkan bahwa masalah penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 273 Undang-undang Negara Republik Indonesia No. Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum terselesaikan. Apabila didiamkan saja pelanggaran pasal ini akan sangat merugikan masyarakat, sehingga penyelenggara yang bertanggungjawab atas kasus-kasus kecelakaan tersebut terbebas dari jerat hukum, dan korban-korban atas pelanggaran pasal tersebut akan semakin bertambah banyak. Melihat keprihatinan tersebut dapat penelitian ini diidentifikasikan permasalahan penyelenggara jalan sebagai subjek hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, penyebab belum efektifnya penegakan hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa subjek hukum yang ada di dalam penyelenggara jalan adalah pemerintah pusat yang dilimpahkan ke kementrian, pejabat yang diberi wewenang oleh kementrian, pemerintah daerah, pejabat yang mendapat kewenngan dari pemerintah daerah dan stakholder. Penyebab belum efektifnya penegakan hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebabkan oleh banyaknya intervensi penegak hukum yang melakukan penanganan kasus tersebut sehingga hal tersebut menyebabkan penyelesaian kasus masih nihil. Kata kunci: Penyelenggara jalan, subjek hukum, kecelakaan lalu lintas, jalan rusak. Abstract This research is motivated by the existence of legal problems especially caused by violations of the provisions contained in Article 24 paragraph (1) and Article 273 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which until now have there is no legal certainty, because there has been no legal decision either from the case that has reached stage P21 or the case that has been SP3, so this shows that the problem of law enforcement for violation of Article 273 of the Law of the Republic of Indonesia No. Year 2009 About Road Traffic and Transportation has not been resolved. If it is ignored, the violation of this article will be very detrimental to the community, so the organizers responsible for the cases of accidents are free from the snares of the law, and the victims of the violation of the article will increase. Seeing these concerns, this research could identify the problems of road operators as legal subjects in the case of traffic accidents, the cause of the ineffectiveness of law enforcement Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The results of this study explain that the legal subject in the road operator is the central government delegated to the ministry, officials who are authorized by the ministry, the regional government, officials who receive authority from the regional government and stakeholders. The cause of the ineffectiveness of law enforcement Article 273 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation is caused by the many law enforcement interventions that handle the case so that this causes the settlement of cases is still nil Keywords: road organizer, legal subject, traffic accident, damaged road.