Polisi, Negara, dan Masyarakat Sipil dari Kacamata Politik

Abstract

Pertama, Buku ini dengan sangat teliti mampu menggambarkan wajah Polri pasca pisah dengan TNI, utamanya pergulatannya dalam dua hal: independensi dan profesionalisme. Hemat saya, titik tumpu penggambaran dan penjelasan ini diletakan pada level interkasi/ relasi di tubuh state sendiri. State sebagai entitas sosial yang ‘mandiri’ sehingga ‘merah hijau kuning’-nya terisolasi dari infrasturktur sosial (masyarakat sipil). Kalau secara simpel harus menjawab pertanyaan, apa yang mempengaruhi wajah Polri, buku ini memberikan jawaban pada level suprastruktur, ketimbang kekuatan infrastruktur politik. Tentu saja, judulnya saja ‘Politics and Governance in Indonesia’. Kedua, asumsi penelitian ini sudah membatasi diri dari kemungkinan realitas konfliktual, kalaupun harus menyentuh terminologi konflik tidak dialamatkan pada ‘kepentingan’ tetapi dialamatkan kepada problem sistem. Implikasi dari poin ini adalah pada penelusuran pencarian faktor yang membingkai realitas (profesionalisme dan independensi Polri), yang dilacak pada eksternal dan internal. Padahal hemat saya diluar state, ada civil society, tepatnya organisasi masyarakat sipil cukup kuat membuat merah-hijau-biru wajah Polri. Ketiga, dalam pembacaan yang agak makro, melacak pada literatur semacam Boucher, Havidz, Aditjondro, resistensi yang paling serius dalam pengembangan demokrasi pasca 1998 adalah faktor: struktur ekonomi-politik pasca Orde Baru yang rerlatif masih mempunyai kesinambungan dengan kejayaan Orde Baru. Nah, kalau cara pembacaan seperti ini dipakai, bagaimana menempatkan pergulatan proffesionalisme Polri ? Hemat saya, tidak lain kita mencarikan alamat persoalnnya pada elit politik dan ekonomi negeri ini.